Konsep dan Tujuan Technopark

Konsep dan Tujuan Solo TechnoparkTechnopark merupakan salah satu bentuk wadah untuk menghubungkan institusi perguruan tinggi dengan dunia industri. Definisi dari Technopark atau Sciencepark adalah suatu kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat.

Technopark memiliki beberapa fasilitas, antara lain inkubator bisnis, angel capital, seed capital, venture capital.

Stakeholder dari suatu technopark biasanya adalah pemerintah (biasanya pemerintah daerah), komunitas peneliti (akademis), komunitas bisnis dan finansial.

Stakeholder bekerjasama untuk mengintegrasikan penggunaan dan pemanfaatan bangunan komersial, fasilitas riset, conference center, sampai ke hotel.

Bagi pemerintah daerah, technopark menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah. Bagi para pekerja yang berpendapatan cukup tinggi, technopark memiliki daya tarik karena situasi, lokasi dan lifestyle.


Tujuan Kawasan Technopark

Tujuan dari Technopark adalah untuk membuat link yang permanen antara perguruan tinggi (akademisi), pelaku industri/bisnis/finansial, dan pemerintah.

Technopark mencoba menggabungkan ide, inovasi, dan know-how dari dunia akademik dan kemampuan finansial (dan marketing) dari dunia bisnis. Diharapkan dari penggabungan ini dapat meningkatkan dan mempercepat pengembangan produk serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan inovasi ke produk yang dapat dipasarkan, dengan harapan untuk memperoleh economic return yang tinggi.

Adanya technopark membuat link yang  permanen antara perguruan tinggi dan industri, sehingga terjadi clustering dan critical mass dari peneliti dan perusahaan. Hal ini membuat perusahaan menjadi lebih kuat.


The Triple Helix Model of Innovation

Model Triple-Helix Inovasi diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydersdorff. Model ini menekankan peran dan hubungan yang dekat antara tiga aktor, yakni pemerintah, industri dan universitas (akademisi) atau dikenal ABG. Universitas (akademisi) dapat menjadi pemimpin inovasi dalam perekonomian berbasis pengetahuan, sementara NIS (National Innovation System) menekankan pentingnya peran perusahaan dalam inovasi. Pengaturan kembali hubungan ABG dalam Triple-Helix merupakan hasil komunikasi dan ekpektasi pada tingkat jejaring (Etzkowitz dan Leydersdorff, 2000).

Hubungan yang muncul dalam Triple Helix, umumnya bermula dari upaya pemecahan masalah dan menghasilkan strategi ketika menghadapi masalah dalam inovasi, bukan ditentukan dari suatu pola tertentu. Melalui proses interaksi ini maka akan terjadi perubahan aktor dan peran yang mereka lakukan (Leydersdorff, 2000).Dengan demikian, pola triple-helix inovasi adalah dinamis seiring perubahan waktu.

Model Triple Helix bukanlah konsep baru dalam mendukung inovasi di teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa studi (Brouwers, van Duivenboden dan Thaens, 2009; La Paz dan Seo, 2009). Brouwers, van Duivenboden dan Thaens (2009) fokus pada peranan pemerintah dalam inovasi TIK pada tingkat regional. Pemerintah sering menjalankan peran tradisionalnya dalam bangunan Triple Helix, yakni alokasi investasi, yang seharusnya juga mencakup nilai kandungan proyek dan program yang difasilitasi secara finansial. La Paz dan Seo (2009) memperhatikan berbagai peran berbeda yang dimainkan aktor ABG pada tingkat makro.

Hasil studi La Paz dan Seo (2009) telah berhasil menemukan bahwa ada empat peran yang dimainkan oleh aktor inovasi, yakni:

  1. Mendeteksi kebutuhan dan solusi yakni pemerintah, akademia dan industri;
  2. Pengembangan, produksi dan komersialisasi oleh pemerintah dan industri;
  3. Pembelajaran TIK oleh industri dan akademia;
  4. Penciptaan pasar dan regulasi, baik oleh pemerintah maupun industri TIK.

 

The Triple Helix Model of Innovation


Konsep Kawasan Berbasis Teknologi

Kawasan berbasis teknologi adalah kawasan berdimensi pembangunan ekonomi dengan sentra ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang mendukung percepatan inovasi.

Pengembangan kawasan berbasis teknologi ini diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah.

Kawasan berbasis teknologi diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya serta mampu bersaing di dalam dan luar negeri.

Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran.

Pemerintah perlu mendorong dan mendukung penciptaan dan penguatan kawasan berbasis teknologi di daerah-daerah yang berbasis kepada produk unggulan daerah masing-masing.


Kawasan Solo Technopark sebagai Kawasan Terpadu Berbasis Iptek

Pembangunan Kawasan Solo Technopark sebagai Pelaksanaan UU 18 Tahun 2002

Dalam rangka memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan serta interaksi unsur kelembagaan iptek serta pusat peragaan iptek yang dapat menumbuhkan kecintaan dan budaya iptek, maka pada tahun 2007 Pemerintah Kota Surakarta mulai membangun Kawasan Solo Technopark.

Dalam mendorong pertumbuhan dan sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek di wilayah kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta menyadari bahwa sistem iptek yang ada di kota Surakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Kebijakan strategis pembangunan iptek di daerah diperlukan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, serta kebijakan pemerintah daerah di bidang iptek.

 

Masterplan Kawasan Solo Technopark

Masterplan Kawasan Solo Technopark

  1. Entrance Utama
  2. Taman & Sculpture
  3. Jalan Utama
  4. Jembatan
  5. Bangunan Utama (Sky Tower)
  6. Bangunan Industri
  7. Gedung Solo Trade & Expo Center
  8. Gedung Kolam Welding Bawah Air
  9. Gedung Research dan Development
  10. Gedung Teaching Factory
  11. Gedung Pusat Peragaan IPTEK
  12. Bangunan Industri

Catatan:

  • Warna Hitam (A, C, D, E,F, K, L), belum dibangun;
  • Warna Merah (B dan G), baru sebagian/belum selesai;
  • Warna Hijau (H, I, J): sudah ada bangunan fisiknya.

Perda No. 6/2007 menetapkan Kawasan Solo Technopark seluas 7,15 Ha (Hektar), kemudian pada 2013 diusulkan bertambah menjadi sekitar 8 sampai dengan 9 Ha.


Kawasan Solo Technopark Terdiri Dari 3 Zona

Zona Kawasan Solo Technopark


Ranah Non-Profit dan Ranah Profit di Kawasan Solo Technopark

Ranah Profit dan Non Profit Kawasan Solo Technopark


Infrastruktur dan Kegiatan di Kawasan Solo Technopark

Dari keseluruhan infrastruktur yang akan dibangun sejak 2007, tahapan sekarang baru selesai sekitar 30%.
 
Sejak 2009-2013, kegiatan pelayanan fokus pada Zona-1: Zona Pelatihan dan Inkubasi.

Sejak 2009-2013, kegiatan untuk Zona-2: Research & Development (R&D), belum dapat dilaksanakan, rencana akan namun  untuk pengembangan zona terkait Information Technology (IT) pada 2013 sudah ada penjajagan dengan Balai IPTEKnet BPPT untuk pengembangan konsep IT mendatang.

Pada 2013, kegiatan untuk Zona-3: Industri dan Perdagangan; sudah dirintis kerjasama dengan perusahaan Binterjet untuk pembuatan prototype mesin Digital Printing. Sedangkan Gedung Solo Trade & Expo Center, sudah dibangun struktur fondasi dan lantai 1.

 
Struktur Organisasi PPK BLUD Solo Technopark

Struktur Organisasi PPK BLUD Solo Technopark

 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTB Solo Technopark

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.


Manfaat Menjadi PPK-BLUD

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi untuk mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya peng-agenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah daerah yang dikelola “secara bisnis”, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD mempunyai manfaat sebagai berikut:

  • Dapat dilakukan peningkatan pelayanan instasi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • Instansi pemerintah daerah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.
  • Dapat dilakukan pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.

 

Anda disini: Home Profil Pendahuluan Konsep dan Tujuan Technopark
STP Homepage

Kawasan Solo Technopark (STP) secara resmi berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.

Layanan Pengguna